Daftar Ketetapan MPRS Tahun 1960-1967

Ketetapan MPRS Nomor I/MPRS/1960
Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai Garis-garis Besar daripada Haluan Negara;

Ketetapan MPRS Nomor II/MPRS/1960
Garis-garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama 1961-1969.

Ketetapan MPRS Nomor III/MPRS/1963
Pengangkatan Pemimpin Besar Revolusi Indonesia Bung Karno menjadi Presiden Republik Indonesia Seumur Hidup;


Ketetapan MPRS Nomor IV/MPRS/1963
Pedoman-pedoman Pelaksanaan Garis-garis Besar Haluan Negara dan Haluan Pembangunan.

Ketetapan MPRS Nomor V/MPRS/1965
Amanat Politik Presiden/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS yang berjudul Berdiri di atas Kaki Sendiri yang lebih dikenal dengan "Berdikari" sebagai Penugasan Revolusi Indonesia dalam Bidang Politik, Pedoman Pelaksanaan Manipol dan Landasan Program Perjuangan Rakyat Indonesia;

Ketetapan MPRS Nomor VI/MPRS/1965
Banting Stir untuk Berdiri di atas Kaki Sendiri di Bidang Ekonomi dan Pembangunan;

Ketetapan MPRS Nomor VII/MPRS/1965
"Gesuri", "TAVIP" (Tahun Vivere Pericoloso), "The Fifth Freedom is Our Weapon" dan "The Era of Confrontation" sebagai Pedoman-pedoman pelaksanakan Manifesto Politik Republik Indonesia;

Ketetapan MPRS Nomor VIII/MPRS/1965
Prinsp-prinsip Musyawarah untuk Mufakat dalam Demokrasi Terpimpin sebagai Pedoman bagi Lembaga-lembaga Permusyawaratan/Perwakilan.

Ketetapan MPRS Nomor IX/MPRS/1966
Surat Perintah Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia/Pemimpin Besar Revolusi /Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia;

Ketetapan MPRS Nomor X/MPRS/1966
kedudukan Semua Lembaga-lembaga Negara Tingkat Pusat dan Daerah pada Posisi dan Fungsi Yang di Atur dalam Undang-undang Dasar 1945;

Ketetapan MPRS Nomor XI/MPRS/1966
Pemilihan Umum;

Ketetapan MPRS Nomor XII/MPRS/1966
Penegasan Kembali Landasan Kebijaksanaan Politik Luar Negeri Republik Indoenesia;

Ketetapan MPRS Nomor XIII/MPRS/1966
Kabinet Ampera;

Ketetapan MPRS Nomor XIV/MPRS/1966
Pembentukan Panitia-panitia Ad Hoc MPRS yang bertugas melakukan penelitian Lembaga-lembaga Negara, Penyusunan Bagan Pembagian Kekuasaan di antara Lembaga-lembaga Negara menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945 dan Penyusunan Perincian Hak-hak Asasi Manusia;

Ketetapan MPRS Nomor XV/MPRS/1966
pemilihan/ Penunjukan Wakil Presiden dan Tata Cara Pengangkatan Pejabat Presiden;

Ketetapan MPRS Nomor XVI/MPRS/1966
pengertian Mandataris MPRS;

Ketetapan MPRS Nomor XVII/MPRS/1966
Pemimpin Besar Revolusi;

Ketetapan MPRS Nomor XVIII/MPRS/1966
Peninjauan Kembali Ketetapan MPRS Nomor III/MPRS/1963

Ketetapan MPRS Nomor XIX/MPRS/1966
Peninjauan Kembali Produk-produk Legislatif Negara di Luar Produk MPRS yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945;

Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966
Memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peratutan Perundangan Republik Indonesia;

Ketetapan MPRS Nomor XXI/MPRS/1966
Pemberian Otonomi Seluas-luasnya Kepala Daerah;

Ketetapan MPRS Nomor XXII/MPRS/1966
Kepartaian, Keormasan dan Kekaryaan.

Ketetapan MPRS Nomor XXIII/MPRS/1966
Pembaharuan Kebijaksanaan Landasan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;

Ketetapan MPRS Nomor XXIV/MPRS/1966
Kebijakan dalam Bidang Pertahanan Keamanan;

Ketetapan MPRS Nomor XXIV/MPRS/1966
Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi terlarang di seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Paham atau Ajaran Komunis/Marxisme Leninisme;

Ketetapan MPRS Nomor XXVI/MPRS/1966
Pembentukan Panitia Peneliti Ajaran-ajaran Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno;

ketetapan MPRS Nomor XXVII/MPRS/1966
Agama, Pendidikan dan Kebudayaan;

Ketetapan MPRS Nomor XXVIII/MPRS/1966
Kebijaksanaan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat;

Ketetapan MPRS Nomor XXIV/MPRS/1966
Pengangkatan Pahlawan Ampera;

Ketetapan MPRS Nomor XXX/MPRS/1966
Pencabutan Bintang "Maha Putera" Kelas III dari D.N. Aidit;

Ketetapan MPRS Nomor XXXI/MPRS/1966
Penggantian Sebutan "Paduka Yang Mulia" (P.Y.M) dengan sebutan "Bapak/Ibu" atau "Saudara/Saudari";

Ketetapan MPRS Nomor XXXII/MPRS/1966
Pembinaan Pers.

Ketetapan MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967
Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno;

Ketetapan MPRS Nomor XXXIV/MPRS/1967
peninjauan kembali Ketetapan MPRS Nomor I/MPRS/1960 tentang Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai Garis-garis Besar Haluan Negara;

Ketetapan MPRS Nomor XXXV/MPRS/1967
Pancabutan Ketetapan MPRS Nomor XVII/1966;

Ketetapan MPRS Nomor XXVI/MPRS/1967
Pencabutan Ketetapan MPRS Nomor XXVI/MPRS/1966.