Hierarki Peraturan Perundang-undangan NKRI

Sejak tahun 1966 sampai sekarang, tata urutan perundang-undangan di negara Negara Republik Indonesia telah mengalami beberapa perubahan. Perubahan tersebut didasarkan pada Tap MPRS Nomor XX/MPRS/1966 kemudian Tap MPR Nomor III/MPR/2000, kemudian UU Nomor 10 Tahun 2004.
Adapun perubahannya sebagai berikut :

Menurut Tap MPRS No. XX/MPRS/1966

1. UUD RI 1945
2. Ketetapan MPR
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang/li>
4. Peraturan Pemerintah
5. Keputusan Presiden
6. Peraturan Pelaksanaan lainnya:
• Peraturan Menteri
• Instruksi Menteri
• dll

Menurut Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000.

1. UUD RI 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
3. Undang-undang;
4. Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang (Perpu);
5. Peraturan Pemerintah;
6. Keputusan Presiden;
7. Peraturan Daerah

Menurut UU Nomor 10 Tahun 2004.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah;
4. Peraturan Presiden;
5. Peraturan Daerah, yang meliputi :
• Peraturan Daerah Provinsi,
• Peraturan Daerah,
• Kabupaten/Kota,
• Peraturan Desa